Senin, 07 April 2008

ada apa dengan lulusan Perguruan tinggi (HR Magazine)

Kualitas perguruan tinggi dalam melahirkan sarjana/diploma terus dipertanyakan. Lulusannya dianggap tidak mampu menjawab kebutuhan pasar. Bagaimana mengatasi kesenjangan ini?


Fakta mengenai lonjakan pengangguran terdidik saat ini makin memprihatinkan, bila tidak mau disebut menyedihkan. Lihat saja, jumlah sarjana menganggur melonjak drastis dari 183.629 orang pada 2006 menjadi 409.890 orang di 2007. Ditambah dengan pemegang gelar diploma I, II dan III, data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2007 menyebutkan, lulusan yang menganggur sudah mencapai 740.206 orang.

Dalam acara Rembuk Nasional Pendidikan 2008 yang diadakan awal Februari lalu, Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Departemen Pendidikan Nasional, Fasli Jalal, mengatakan, tingginya angka pengangguran lulusan perguruan tinggi (PT) saat ini disebabkan berbagai faktor. Antara lain, kompetensi keahlian tidak sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, lulusan program studi sudah jenuh di masyarakat, atau tidak memiliki keahlian apa pun untuk bersaing di dunia kerja. “Hasil penelitian yang dilakukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Dikti menunjukkan, mereka yang tidak bisa bersaing di dunia kerja umumnya lulusan program studi ilmu-ilmu sosial.

Sedangkan lulusan fakultas teknik banyak dibutuhkan. Tetapi, kompetensi keahlian lulusan fakultas teknik ini masih kurang,” ujar Fasli seperti dikutip oleh Suara Karya Online.

Berdasarkan hal tersebut, Ditjen Dikti akan merevitalisasi program studi di PT yang mencakup, antara lain: penghapusan sejumlah program studi yang sudah jenuh di masyarakat dan sepi peminat. “Buat apa tetap mempertahankan program studi yang hanya menghasilkan pengangguran,” katanya seraya menambahkan, yang sudah jenuh antara lain program ilmu sosial, ilmu politik, dan ilmu ekonomi.

Diakuinya, penyelenggaraan pendidikan di PT mengalami semacam dilema, yaitu antara memenuhi permintaan pasar atau bertahan menggelar proses pendidikan tinggi yang ideal. Permintaan pasar dipenuhi oleh PT yang membuka program studi yang laku di pasar tenaga kerja. Untuk saat ini, program studi yang banyak dibutuhkan dunia kerja adalah manajemen informatika, teknologi informasi dan komunikasi, juga penyiaran. Karena itu, PT berlomba-lomba membuka jurusan atau program studi tersebut. Namun, terkadang PT mengabaikan aspek kompetensi. Misalnya, sebuah PT berani membuka program studi teknologi informasi, padahal mereka tidak mempunyai tenaga ahli tetap untuk bidang tersebut. Ini banyak terjadi di berbagai perguruan tinggi. Hasilnya, lulusan program studi itu tidak memiliki bekal ilmu yang cukup sehingga menjadi sarjana yang tidak berkualitas.

Berorientasi Bisnis
Menurut Fasli, alasan utama PT melakukan jalan pintas seperti itu adalah demi bertahan hidup dan memperluas bisnis. Maklum, PT sekarang mempunyai paradigma sebagai unit bisnis yang harus menghasilkan keuntungan (profit oriented). Tak mengherankan bila orientasi mereka semata-mata hanya menghasilkan keuntungan lewat jumlah mahasiswa yang banyak. “Mereka berbuat demikian karena dituntut mandiri dalam memenuhi kebutuhan operasional. Karena tuntutan itu seringkali mereka mengabaikan kualitas,” ia menuturkan.

Senada dengan Fasli, mantan Dirut Bank Mandiri Robby Djohan, pun melihat, salah satu sebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia adalah, karena PT dianggap sebagai bisnis yang menghasilkan keuntungan besar. Selain itu, dalam bukunya “Leaders and Social Capital. Lead to Togethernes”, Robby berpendapat, banyak dosen yang sebetulnya tidak memenuhi syarat untuk mengajar. Sebagian besar dosen mengajar sebagai pekerjaan sampingan saja. “Mereka lebih sibuk mencari berbagai proyek untuk memenuhi kebutuhan keluarga,” tulisnya. Masalah lain, PT kurang melaksanakan tugasnya sebagai research center and development. Tak mengherankan bila kurikulumnya kurang sesuai dengan perkembangan dunia usaha.

Berkaitan dengan tugas PT sebagai research center, Fasli menceritakan, di negara-negara maju PT dan industri mempunyai hubungan saling membutuhkan. Salah satunya, riset-riset di PT dibiayai perusahaan karena hasilnya akan dimanfaatkan kembali oleh perusahaan. Setiap kali ada peluncuran produk baru di perusahaan, itu pasti berdasarkan riset dari PT. “Maka itu, di negara maju kurikulum perguruan tinggi tidak pernah ketinggalan oleh perkembangan industri. Di Indonesia, kepercayaan industri terhadap perguruan tinggi dalam menghasilkan penelitian berkualitas belum ada, sehingga seolah-olah selalu ada jarak antara perguruan tinggi dan dunia industri,” paparnya.

Memang, tidak adil bila membandingkan PT di Indonesia dengan di negara-negara maju. Misalnya, Fasli mencontohkan Cornell University – tempatnya dulu menimba ilmu S3– memiliki dana abadi sebesar US$ 20 miliar. Dengan demikian, “Wajar saja jika perguruan tinggi di negara-negara maju menghasilkan lulusan yang mumpuni karena bukan saja memiliki dosen berkualitas, tetapi juga fasilitas pendidikan yang lengkap. Tetapi inilah tantangan bagi kita. Bagaimana caranya menghasilkan lulusan berkualitas dengan dana terbatas,” katanya optimistis.

Melihat fakta ini, semestinya lembaga-lembaga pendidikan punya tanggung jawab moral terhadap lulusannya. Artinya, setelah mahasiswa tamat dari pendidikan akankah dibiarkan begitu saja? Semestinya, dunia pendidikan jangan sampai jadi “pabrik” tenaga pengangguran terdidik. Jalannya tentu saja membangun mentalitas entrepreneur dan kecakapan hidup (life skill), sehingga tamatan PT bukan sekadar mencari pekerjaan, melainkan menciptakan lapangan pekerjaan.

Paradigma Baru PT
Hidayat Banjar, dalam tulisannya “Kenapa Tenaga Terdidik Menganggur?” di Waspada Online, berpendapat, paradigma peserta didik (mahasiswa) serta stakeholders sudah saatnya diubah, bahwa kuliah bukan sekadar untuk mencari pekerjaan. Dunia kampus – khususnya jenjang S1 ke atas – sejatinya bertugas membentuk sumber daya manusia (SDM) yang berilmu pengetahuan dan beriman (berwatak). Dengan ilmu pengetahuan dan iman yang dimilikinya, seyogianya para sarjana tidak akan menganggur. Sebab, dengan ilmu pengetahuan tersebut, seorang sarjana diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan.

Ini mungkin berbeda dengan tamatan sekolah menengah kejuruan (SMK), diploma I, II dan III, yang memang dibentuk untuk menjadi pekerja atau tenaga terampil di bidangnya. Maka itu, paradigma masyarakat dalam memandang lulusan PT pun harus diubah agar dunia pendidikan tidak terus-menerus terpolarisasi. Sudah saatnya pendidikan dibangun sesuai kebutuhan, bukan sesuai angan-angan.

Menurut UU No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) pendidikan dibagi ke dalam tiga kategori: informal, yaitu pendidikan di rumah tangga; formal merupakan pendidikan yang berjenjang dari SD hingga PT; sedangkan nonformal adalah pendidikan luar sekolah seperti life skill.

Tidak ada komentar: